Kodim 1315/Kab. Gorontalo Bekerja Sama Dengan Forkopimda Mendukung Program Strategis Tahun 2025

Limboto, 20 November 2025 – Ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo di Kelurahan Kayubulan tampak sibuk sejak pukul 10.20 Wita. Semua unsur Forkopimda hadir bukan sekadar formalitas, melainkan untuk menindaklanjuti program strategis. Bupati H Sofyan Puhi ST membuka rapat dengan arahan jelas terkait prioritas pembangunan Kabupaten Gorontalo tahun 2025.

Agenda pertama langsung menyasar relokasi pasar umum dan pasar hewan di Kecamatan Pulubala. Bupati menegaskan, relokasi ini lebih dari sekadar pemindahan fisik. Tujuannya menjaga ketertiban, kenyamanan masyarakat, dan efisiensi perdagangan. Mitigasi bencana juga menjadi fokus penting, agar risiko kerugian dan korban dapat diminimalkan.

Rapat berlanjut membahas Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Merah Putih. Bupati menekankan peran TNI dan perangkat pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan gerai koperasi desa. Dengan model kerja padat karya, program ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga memberdayakan masyarakat. Hingga kini, 83 desa tercatat ikut serta, menunjukkan komitmen kuat pemerintah.

Dalam rapat, pemerintah menekankan langkah proaktif untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi KPK. Dengan sikap ini, Kabupaten Gorontalo menunjukkan keseriusan dalam tata kelola sumber daya alam yang transparan dan adil.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Y Usira SE menegaskan dukungan legislatif. Semua kebijakan diarahkan demi kesejahteraan masyarakat. Meski harus menyesuaikan efisiensi anggaran, DPRD siap mendukung program strategis Bupati, termasuk pembangunan koperasi dan mitigasi bencana.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Abvianto Syaifulloh SH MH menekankan pentingnya pendampingan hukum dan pengawasan anggaran. Program MBG dan koperasi harus diawasi ketat. Bencana alam juga menjadi prioritas mitigasi agar kerugian dapat diminimalkan. Pandangan ini menekankan bahwa keberhasilan program bergantung pada eksekusi tepat dan tata kelola akuntabel.

Dandim 1315/Kab Gorontalo Letkol Arh Roma Laksana Yudha S.Ap M.Sos menyampaikan peran TNI hingga level desa. Babinsa dilibatkan untuk mempercepat pembangunan koperasi dan mengawal program MBG. TNI juga aktif dalam mitigasi bencana dan penanganan konflik sosial, memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Hanny Chandra Sukmana SE M.Tr.Opsla menegaskan kesiapan institusinya mendukung kebijakan pro rakyat. Penanganan korban tenggelam dan mitigasi bencana menjadi perhatian utama. Dalam pelaksanaan Jumbara Posyandu, Danlanal siap mendukung penuh sesuai kebutuhan.

Kapolres Gorontalo AKBP Ki Ide Bagus Tri S.I.K menekankan kepentingan rakyat menjadi prioritas. Sosialisasi ke masyarakat dilakukan untuk mencegah kriminalitas, khususnya yang melibatkan anak-anak. Polres juga mendukung program MBG, aktif mitigasi bencana, dan memberikan edukasi pengelolaan sawit agar konflik diminimalkan.

Kapten Lek Adis Prasetyo mewakili Komandan Satrad 207 Kwandang menegaskan dukungan penuh terhadap program MBG dan kebijakan Bupati. Seluruh kegiatan Satradar dirancang untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua PN Limboto Royke Harold Ingkriwang SH menekankan pentingnya mediasi dan ketegasan pemerintah dalam masalah pasar. Pemerintah paling bawah diingatkan untuk tetap menghormati kebijakan yang telah ditetapkan agar koordinasi antar desa, kecamatan, dan kabupaten berjalan lancar.

Rapat Forkopimda hari itu menjadi cerminan sinergi lintas sektor. Legislator, eksekutif, yudikatif, dan aparat keamanan hadir sebagai bagian integral pelaksanaan program strategis, mitigasi bencana, dan tata kelola sawit. Diskusi yang padat menunjukkan kesiapan Kabupaten Gorontalo menghadapi tantangan pembangunan 2025.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan. Semua program, mulai relokasi pasar, MBG, koperasi, hingga tata kelola sawit, membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, Forkopimda, TNI, Polri, dan kejaksaan. Tidak ada keputusan sepihak; setiap langkah harus terukur, terkoordinasi, dan pro rakyat. Rapat Forkopimda bukan sekadar diskusi, tetapi refleksi nyata komitmen membangun Kabupaten Gorontalo lebih baik.