TNI Dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Satukan Langkah Cegah Kebakaran Hutan Dan Lahan

Limboto, 19 November 2025 — Kodim 1315/Kabupaten Gorontalo bersama KPH Wilayah VI dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Tim Participatory Fire Management di Agrindo, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto. Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 Wita ini menjadi langkah konkret dalam upaya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gorontalo.

Di tengah ruangan yang hening, suara Lettu Inf. Liwang terdengar mantap menyampaikan materi. Ia berdiri tegak di depan peserta, menjelaskan tentang bahaya Karhutla dan tanggung jawab bersama dalam pencegahannya. Penjelasan yang sederhana namun menyentuh, membuat banyak peserta mengangguk paham bahwa menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah, tapi kewajiban setiap warga.

Hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, Anita Hipi, S.H., dan Kepala KPH Wilayah VI, Abdul Azis Nusi, S.P., yang turut memberikan pandangan teknis dan kebijakan daerah. Kolaborasi lintas instansi itu menjadikan kegiatan ini bukan hanya sosialisasi, tetapi juga forum koordinasi yang mempertemukan ide, data, dan aksi lapangan dalam satu tujuan besar: mencegah bencana sebelum datang.

Lettu Inf. Liwang kemudian memaparkan kondisi nyata di lapangan. Beberapa wilayah seperti Tibawa, Bongomeme, Tabongo, Limboto, dan Telaga disebutnya sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap Karhutla. Topografi berbukit dan lahan kering menjadi faktor pendukung, ditambah kebiasaan sebagian warga yang masih membuka lahan dengan cara membakar. Dari sini, ia menegaskan perlunya kesadaran masyarakat agar mengubah kebiasaan itu menjadi praktik yang lebih ramah lingkungan.

Penjelasan berikutnya mengarah pada peran strategis TNI di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan doktrin Tri Dharma Eka Karma, TNI memiliki kewajiban membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Kodim 1315 melalui Babinsa tidak hanya menjadi penjaga wilayah, tetapi juga pendamping masyarakat dalam pencegahan Karhutla. Pendekatan ini menekankan fungsi sosial prajurit yang hadir untuk rakyat, bukan sekadar pengawas lapangan.

Kegiatan berjalan interaktif. Para peserta yang terdiri dari perangkat desa, petani, tokoh masyarakat, dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) tampak aktif berdiskusi. Mereka berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, hingga mengusulkan cara-cara efektif dalam mencegah kebakaran. Kegiatan tidak lagi sekadar mendengar, tetapi berubah menjadi ruang belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Di sela pemaparan, Lettu Inf. Liwang menjelaskan bentuk pendampingan Kodim yang sudah berjalan di lapangan. Mulai dari patroli rutin, deteksi dini terhadap titik panas, hingga sosialisasi langsung di desa-desa rawan. Babinsa disebut sebagai ujung tombak kegiatan, bekerja tanpa kenal waktu, bahkan saat cuaca ekstrem. Semua itu dilakukan demi mencegah percikan kecil yang bisa berubah menjadi bencana besar.

Tak hanya dari sisi TNI, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya patroli terpadu yang melibatkan berbagai unsur seperti DLHK, BPBD, Polri, pemerintah desa, hingga relawan lokal. Kolaborasi ini menjadi tulang punggung sistem pencegahan. Lettu Inf. Liwang menyampaikan dengan tegas bahwa kekuatan sesungguhnya ada pada masyarakat yang sadar dan siap bergerak. “Kami hanya bagian kecil. Tapi kalau masyarakat ikut terlibat, hasilnya akan luar biasa,” katanya.

Materi berlanjut pada pelatihan teknik pemadaman awal. Peserta belajar cara menangani api kecil di semak atau ilalang menggunakan peralatan sederhana seperti gepyok dan semprotan gendong. Mereka juga diajarkan membaca arah angin dan menjaga keselamatan diri. Prinsipnya, cepat bertindak sebelum api membesar, tanpa mengabaikan keselamatan petugas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Anita Hipi, memberi penekanan pada aspek kesadaran sosial. Menurutnya, pencegahan berbasis masyarakat adalah kunci utama. Pemerintah daerah terus mengembangkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) agar lebih siap dan terlatih. Ia juga mendorong setiap desa membuat peraturan larangan pembakaran lahan serta memperkuat edukasi lingkungan sejak dini.

Senada dengan itu, Kepala KPH Wilayah VI, Abdul Azis Nusi, S.P., menambahkan bahwa langkah mitigasi teknis juga sangat penting. Pembuatan sekat bakar, penyediaan sumber air di lokasi rawan, hingga pembangunan menara pantau sederhana merupakan upaya yang murah tapi berdampak besar. “Lebih baik mencegah dengan biaya kecil daripada menanggung kerugian besar setelah api meluas,” ucapnya.

Kegiatan juga menyinggung aspek hukum. Para peserta diingatkan bahwa pembakaran hutan dan lahan termasuk kejahatan berat. Hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah siap menanti bagi pelakunya. Pesan itu menggema di ruangan, menegaskan bahwa Karhutla bukan lagi masalah sepele, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan, ekonomi, dan stabilitas lingkungan.

Menjelang sore, suasana aula terasa hangat dan bersahabat. Diskusi ringan mengalir antara pemateri dan peserta, diiringi komitmen bersama dari para tokoh desa dan petani yang siap mendukung pembentukan Tim Masyarakat Peduli Api. Mereka sepakat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan kewajiban moral setiap warga.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 17.30 Wita. Semua pihak meninggalkan aula dengan senyum dan semangat baru. Lettu Inf. Liwang menutup acara dengan kalimat sederhana namun menggugah, “Mencegah lebih mudah daripada memadamkan. Respons cepat lebih baik daripada menunggu api membesar.” Kata-kata itu menggema di benak peserta, menjadi pengingat untuk terus menjaga bumi dari bencana api.

Sosialisasi ini berakhir aman, tertib, dan penuh makna. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bukti bahwa kesadaran bersama dapat menumbuhkan kekuatan baru. Kabupaten Gorontalo pun melangkah lebih jauh, bukan hanya menanggulangi kebakaran, tetapi menumbuhkan budaya peduli lingkungan di hati warganya.